SIREGAR, MIKROT (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENDAFTARAN TANAH BERBASIS NILAI KESEJAHTERAAN DAN KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300019_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302300019_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Kelemahan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. yaitu negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang disajikan dan tidak adanya jaminan bagi pemilik sertipikat dikarenakan sewaktu-waktu akan mendapatkan gugatan dari pihak lain yang merasa dirugikan atas terbitnya sertipikat. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain untuk menganalisis dan menemukan regulasi pendaftaran tanah di Indonesia belum menciptakan nilai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan- kelemahan pendaftaran tanah di Indonesia saat ini. Untuk menemukan rekontruksi regulasi pendaftaran tanah berbasis nilai kesejahteraan dan keadilan.
Penelitian ini menggunakan teori keadilan pancasila Yudi Latif, teori negara kesejahteraan, teori sistem hukum Larence M Friedman, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo. Paradigma constructivism, metode pendekatan socio legal research, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber dan jenis data primer, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka serta teknik analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian regulasi pendaftaran tanah di Indonesia belum menciptakan nilai kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, karena di Indonesia sistem publikasi pendaftaran yang digunakan adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. kelemahan struktur hukum yakni Masih terdapat keterbatasan terkait manajemen SDM. Kelemahan subtansi hukum yakni sistem publikasi negatif. Kelemahan budaya hukum meliputi Partisipasi dalam hal pertanahan terkait dengan tingkat intelektualitas masyarakat. Rekonstruksi nilai yakni Sistem pendaftaran tanah publikasi positif dapat memperkuat kepastian hukum hak atas tanah. Rekontruksi norma terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga menjadi ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu dapat mengajukan ganti rugi kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Pemberian ganti rugi dengan 2 (dua) mekanisme yaitu ; a. Bagi pihak yang dirugikan atas kehilangan tanahnya (pemilik asli), maka akan memperoleh jaminan ganti rugi dari pemerintah b. Perlindungan kepada pemilik asli terjadi ketika pemilik kedua yang memperoleh tanah dari seorang penipu mendapatkan klaim dari pemilik asli, maka hukum pertanahan akan memihak pada pemilik asli dan hak kepemilikan atas tanah akan kembali kepada pemilik asli. Sedangkan, pemilik kedua mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Sementara, perlindungan kepada pemilik ketiga terjadi ketika pemilik ketiga memperoleh tanah dari pemilik kedua (tanpa mengetahui bahwa pengalihan hak atas tanah dari pemilik asli kepada pemilik kedua diprakarsai oleh penipu). Kemudian pemilik ketiga mendapatkan klaim dari pemilik asli (pemilik pertama).
Kata Kunci : Rekontruksi, Pendaftaran Tanah, Kesejahteraan dan Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hanim, Lathifa and Ramadhaniq, Rahmat | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:29
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44471

Actions (login required)

View Item