Lubis, Indra Gunawan (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK KESEHATAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA MEWUJUDKAN NEGARA KESEJAHTERAAN BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200072_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200072_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Regulasi perlindungan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia mewujudkan negara kesejahteraan belum berbasis nilai keadilan karena penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan termasuk di dalamnya adalah penyediaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang menunjang pengobatan masyarakat sesungguhnya pemerintah belum melaksanakan kewajiban konstitusionalnya untuk menjaga dan memenuhi hak dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hal dikarenakan untuk memperoleh pelayananan kesehatan yang optimal belum didukungan oleh alat alat kesehatan yang canggih sesuai perkembangan teknologi bidang kesehatan serta penyediaan obat-obatan dengan harga yang terjangkau di masyarakat.
Kelemahan regulasi perlindungan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia mewujudkan negara kesejahteraan pada saat ini yaitu regulasi yang ada pada saat ini belum disebabakan regulasi yang ada belum mendukung upaya pelayanan kesehatan yang disebabkan tingginga pengenaan bea masuk dan pajak import alat kesehatan serta pengenaan pajak pertambahan nilai terhadap obat. Sebagian besar alat kesehatan di Indonesia masih didatangkan dari negara maju dan keberadaannya di Indonesia dikenai pajak. Alat kesehatan digolongkan dalam beban pajak barang mewah berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 sebagai Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Dengan penambahan tarif pajak yang telah diberlakukan oleh Pemerintah keadaan tersebut dinilai memberatkan masyarakat, serta merupakan kebijakan yang kontra produktif terhadap kewajiban negara dalam memenuhi akses kesehatan kepada rakyat berupa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
Rekonstruksi regulasi perlindungan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia mewujudkan negara kesejahteraan yang berbasis nilai keadilan yaitu melalui kebijakan fiiskal bea masuk obat dan alat kesehatan, terutama terkait pengenaan bea masuk dan pajak import serta pajak pertambahan nilai terhadap obat dan alat-alat kesehatan. Peran aktif pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal merupakan salah satu kunci untuk mendorong ketahanan kesehatan di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Kesehatan, Hak Asasi Manusia, dan Nilai Keadilan

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Hafidz, Jawade and Elpina, Elpina | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:19
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44462

Actions (login required)

View Item