AZIZ, A. SAIFUL (2025) REKONSTRUKSI REGULASI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU PERIHAL KRITERIA KEMAMPUAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 BERBASIS NILAI KEADILAN DAN HUKUM ISLAM. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200002_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200002_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (420kB) | Download (420kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria kemampuan calon presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melonggarkan batas usia melalui klausul jabatan elektif. Penelitian ini mengkaji mengapa kriteria tersebut belum berbasis pada keadilan, mengidentifikasi penyebabnya, serta merumuskan konsep rekonstruksi yang lebih adil dalam menetapkan syarat calon presiden dan wakil presiden. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam paradigma konstruktivisme. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi kelembagaan, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan literatur hukum terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui triangulasi data Miles-Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan tiga poin utama: pertama, kriteria yang ada tidak berbasis pada keadilan substantif karena bersifat diskriminatif, menciptakan ketidakjelasan dalam frasa "pernah/sedang menduduki jabatan", serta menghasilkan ketidakseimbangan kesempatan politik antarwarga. Kedua, penyebab ketidakadilan ini terkait dengan aspek normatif-struktural dan politis, di mana desain regulasi yang administratif, kompromi politik dalam penetapan usia, serta ambiguitas yang memberi privilese pada pemegang jabatan elektif turut memperburuk ketidakadilan. Ketiga, konsep rekonstruksi yang ideal mengusulkan usia minimum universal 35 tahun tanpa pengecualian berdasarkan pengalaman jabatan, serta menambahkan asesmen merit (proses evaluasi terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara) di suatu instansi yang mencakup integritas, kompetensi, rekam jejak, dan kesehatan. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menegakkan keadilan substantif, memperkuat kesetaraan hak politik, dan menghasilkan kepemimpinan nasional yang inklusif, akuntabel, serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori keadilan dalam Islam, yang menekankan pentingnya pemimpin yang memiliki integritas dan kapasitas dalam melaksanakan amanah. Prinsip-prinsip hukum Islam, seperti maqāṣid al-sharīʿah dan siyasah syar'iyyah, berperan penting dalam memastikan bahwa kriteria calon presiden dan wakil presiden tidak hanya berbasis pada persyaratan administratif, tetapi juga mencakup keadilan substantif dan etika kepemimpinan yang lebih inklusif dan adil.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023; Rekonstruksi Regulasi Pemilu; Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden; Keadilan Islam; Maqāṣid al-Sharīʿah.

Dosen Pembimbing:	R, Mahmutarom H | UNSPECIFIED
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	12 Jan 2026 06:21
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/44459

Actions (login required)

View Item