Proyek Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa merupakan bagian dari skema KPBU, di mana Badan Usaha Pelaksana (BUP) bertanggung jawab atas pembiayaan hingga pemeliharaan. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi Indikator Kinerja Jembatan (IKJ), kontribusinya terhadap keberlanjutan, kendala penerapannya, serta faktor yang memengaruhi kesesuaian penerapannya dalam pengelolaan jembatan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus pada Jembatan Kalibanger A (Semarang) dan Jembatan Wonokerto IIA (Demak). Pengumpulan data melibatkan wawancara dengan BUP, PJPK, dan Konsultan PMI, observasi lapangan, dan analisis dokumen teknis. Analisis berfokus pada implementasi IKJ, kontribusinya pada keberlanjutan, kendala, dan faktor efektivitas penerapannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa IKJ bertransformasi menjadi instrumen kontraktual utama dalam skema Availability Payment (AP), didukung oleh siklus pengawasan proaktif BUP dan verifikasi PJPK/PMI. IKJ berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, mendorong pemeliharaan preventif, dan menjamin keamanan pengguna. Kendala utama adalah isu koordinasi data dan perbedaan interpretasi kerusakan minor. Efektivitas IKJ dipengaruhi kuat oleh sistem manajemen mutu BUP, didorong oleh standar penalti yang ketat (NK=1) dan kontrol ketat PMI. Kesimpulannya, IKJ krusial dalam menggeser paradigma pemeliharaan BUP dari korektif menjadi proaktif, yang esensial untuk umur layanan aset dan kualitas layanan publik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Availability Payment; Indikator Kinerja Jembatan; KPBU.