Puspita, Vera (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO PENERIMAAN CALON BINTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA SUAP MENYUAP. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200271_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (99kB) | Download (99kB)
	Text Ilmu Hukum_30302200271_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum di Indonesia adalah upaya atau proses untuk mewujudkan keadilan berdasarkan konsep hukum, dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait praktik calo dalam penerimaan anggota Bintara Polri. Kasus calo ini melibatkan oknum anggota Polri yang memanfaatkan proses rekrutmen dengan menarik biaya jutaan hingga miliaran rupiah agar calon anggota lolos dalam seleksi.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang memfokuskan pada pengumpulan data primer dari lapangan, yaitu fakta-fakta dan perilaku hukum yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berinteraksi dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, penelitian yuridis empiris bertujuan untuk menemukan bagaimana hukum berjalan dan diterapkan dalam kenyataan, bukan hanya sebagai teori atau norma yang tertulis.
Hasil dari penelitian ini yaitu Proses penerimaan calon Bintara Polri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 21 ayat (1) yang mengatur syarat-syarat umum pendaftaran calon anggota Polri. penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana calo penerimaan calon bintara polri, Polda Jawa Tengah melaksanakan peraturan-peraturan terkait pemidanaan kepada para pelaku tindak pidana tersebut guna menerapkan kaidah serta perilaku kemanusiaan yang sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian di masyarakat. Dalam tindak pidana suap penerimaan calon bintara polri di atur dalam Undang- undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun adalah Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2). Pasal ini mengatur tentang pemberian dan penerimaan suap bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ancaman pidana yang dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, serta denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.
Kata Kunci: Calon Bintara; Suap; Polri

Dosen Pembimbing:	Widayati, Widayati | nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan Reviewer UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2025 04:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/43694

Actions (login required)

View Item