Bangunan kantor kecamatan sebagai infrastruktur pelayanan publik memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pemerintahan di tingkat wilayah. Namun, banyak bangunan kantor yang mengalami kerusakan fisik maupun belum memenuhi persyaratan administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan bangunan kantor kecamatan di Kabupaten Tegal berdasarkan aspek teknis dan administratif sesuai dengan Permen PUPR No. 29/PRT/M/2006 dan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penelitian dilakukan pada tujuh kantor kecamatan, yaitu Bumijawa, Balapulang, Lebaksiu, Pagerbarang, Adiwerna, Talang, dan Kramat. Metode yang digunakan meliputi survei visual terhadap elemen struktur, arsitektur, dan utilitas dengan sistem pembobotan (struktur 40%, arsitektur 35%, utilitas 25%) serta pemeriksaan dokumen administratif seperti Sertifikat Tanah, KIB, IMB, dan SLF. Penilaian menggunakan klasifikasi kelayakan: Layak (≤1,50), Layak Bersyarat (1,51–2,50), dan Tidak Layak (>2,50). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Talang memiliki nilai rata-rata 1,41 dan dikategorikan Layak. Kecamatan Bumijawa (1,94), Balapulang (1,98), dan Lebaksiu (2,01) tergolong Layak Bersyarat. Adapun Kecamatan Pagerbarang (2,74), Adiwerna (2,63), dan Kramat (2,77) masuk dalam kategori Tidak Layak. Dari aspek administratif, seluruh kecamatan belum memiliki IMB dan SLF, sehingga nilai administrasi rata-rata hanya mencapai 2 dari 4 poin (50%). Penelitian ini merekomendasikan perbaikan bertahap, prioritas anggaran rehabilitasi teknis, serta percepatan pengurusan dokumen legalitas untuk meningkatkan kelayakan bangunan kantor kecamatan.
Kata Kunci: kelayakan bangunan, kerusakan teknis, legalitas administrasi, Kabupaten Tegal