PRABAWA, I NYOMAN AGUS (2025) REKONSTRUKSI PENGATURAN KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI BADAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI DI BALI BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200249_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200249_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) di Bali sebagai entitas hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Meskipun KMHA berperan strategis dalam pelestarian nilai-nilai lokal dan perluasan akses pendidikan, konstruksi hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kewenangan yang proporsional. Kesenjangan ini menimbulkan ambiguitas hukum, keterbatasan tata kelola, serta perlindungan hukum yang lemah bagi komunitas akademik.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan merekonstruksi kerangka hukum yang mengatur KMHA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di Bali dengan perspektif berbasis keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.

Landasan teoretis penelitian ini mencakup Teori Keadilan John Rawls sebagai teori utama yang menekankan pentingnya keadilan distributif dan pengakuan. Sebagai teori menengah, digunakan Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis kejelasan dan konsistensi regulasi yang ada. Pada tataran terapan, digunakan Teori Kewenangan untuk menilai legitimasi dan ruang lingkup kewenangan KMHA. Analisis ini diperkaya dengan Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman dan konsep-konsep hukum Islam yang relevan dalam bidang pendidikan dan kepemimpinan komunitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum bagi KMHA masih terfragmentasi dan belum terintegrasi secara memadai dalam sistem hukum nasional. Inkonsistensi regulasi, kurangnya legitimasi kelembagaan, serta terbatasnya mekanisme akuntabilitas menghambat perkembangan tata kelola pendidikan yang adil dan efektif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum KMHA dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi belum berlandaskan pada keadilan substantif maupun prosedural. Diperlukan rekonstruksi regulasi untuk membangun kerangka hukum yang lebih adil, sah, dan inklusif.
Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Pendidikan Tinggi, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Soponyono, Eko and Hafidz, Jawade | nidk8883720016, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 02:01
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42939

Actions (login required)

View Item