IRAWAN, RIO (2025) REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN BAGI TERSANGKA DAN TERDAKWA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW YANG BERBASIS NILAI – NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200217_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200217_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Regulasi penangguhan tersingkir di Indonesia dengan jaminan (uang/orang) masih lemah dalam pelaksanaan dan standar, mengancam proses hukum dan keadilan. Praktik menunjukkan ketidakadilan, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi melalui revisi KUHAP, pengawasan independen, dan peningkatan kesadaran hukum. Tujuan Penelitian ini menggambarkan sejauh mana jaminan penangguhan mewujudkan proses hukum berdasarkan keadilan, kelemahan regulasi, dan langkah rekonstruksi untuk sistem yang lebih adil. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-kualitatif, yang fokus pada telaah peraturan-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, khususnya Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penekanan pada Pasal 31 mengenai penangguhan terpencil dan jaminan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 35 dan 36 yang mengatur pelaksanaan jaminan uang dan orang. Hasil penelitian regulasi jaminan penangguhan dikecualikan (Pasal 31 KUHAP, PP 27/1983) memberikan dasar hukum, konstruksinya masih lemah dalam mewujudkan due process of law yang berbasis keadilan. Kelemahan utama terletak pada diskresi luas tanpa standar tujuan dalam menjamin jaminan, ambiguitas norma, dan kurangnya akunt struktural, diperparah oleh aparat budaya hukum dan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung keadilan substansial. Regulasi rekonstruksi (melalui amandemen KUHAP dan PP 27/1983) menawarkan solusi dengan menambahkan kriteria objektif, standardisasi, akuntabilitas, dan alokasi uang jaminan untuk korban, demi menciptakan mekanisme yang lebih prediktabel, adil, nondiskriminatif, dan aspiratif bagi hak korban. Untuk mengatasi kelemahan regulasi dan mewujudkan due process of law berbasis keadilan, disarankan agar pembentuk undang-undang segera mengamandemen KUHAP dan PP 27/1983 sesuai usulan rekonstruksi. Instansi penegak hukum perlu menyusun pedoman teknis bersama yang mengikat, mengembangkan kriteria dan rumusan tujuan untuk besaran jaminan, memperkuat pengawasan internal-eksternal, menanamkan budaya akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan meninjau kembali implementasi keadilan restoratif dalam mekanisme jaminan.
Kata Kunci : Rekonstruksi Regulasi, Jaminan Penangguhan Penahanan, Tersangka, Prinsip Due Process Of Law

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri | nidn0605036205, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Dec 2025 07:26
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42928

Actions (login required)

View Item