APRIANSAH, RIKI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI RESTITUSI ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200215_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200215_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Permasalahan utama dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual adalah belum optimalnya pengaturan mengenai restitusi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena meskipun undang-undang tersebut menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan, namun tidak secara tegas mewajibkan pelaku untuk membayar restitusi. Kondisi ini menyebabkan pemulihan hak-hak korban terabaikan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menemukan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan; untuk kelemahan-kelemahan regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual saat ini; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi restitusi anak sebagai korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan pancasila.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.
Hasil penelitian ini adalah regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menyisakan kelemahan mendasar karena belum sepenuhnya berbasis pada nilai keadilan. Ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81, lebih menekankan pada pidana penjara dan pidana denda terhadap pelaku, tetapi tidak secara tegas mewajibkan pemberian restitusi kepada korban. Kelemahan regulasi restitusi anak korban kekerasan seksual menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman tampak pada aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Dari sisi substansi, UU Perlindungan Anak hanya menekankan pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan restitusi, sehingga pemulihan korban terabaikan dan denda masuk ke kas negara. Dari sisi struktur, terdapat tumpang tindih kewenangan penegak hukum yang membuat restitusi sering tidak tercantum dalam dakwaan sehingga hakim tidak dapat memutuskan. Dari sisi kultur, korban dan keluarga enggan menuntut haknya karena stigma sosial dan ketidakpercayaan pada sistem hukum. Penulis merekomendasikan untuk merekonstruksi ketentuan Pasal 81 ayat (1) UU tentang Perlindungan Anak yang masih menitikberatkan pada pidana penjara dan denda tanpa mewajibkan pelaku membayar restitusi, dengan mewajibkan pelaku memberikan restitusi yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai keadilan Pancasila yang menekankan keseimbangan antara penghukuman pelaku dan pemulihan korban, sekaligus menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan melalui perlindungan yang nyata bagi anak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Restitusi; Kekerasan Seksual; Anak.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Laksana, Andri Winjaya | nidn0621057002, nidn0620058302
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Dec 2025 07:17
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42926

Actions (login required)

View Item