NASUTION, RAMADHANY (2025) REKONSTRUKSI REGULASI REHABILITASI TERPADU MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENGGUNA NARKOTIKA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200213_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200213_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika salah satunya adalah rehabilitasi medis dan sosial. Dalam praktek penerapan hukum dilapangan aplikasi dari norma pasal tersebut menjadi semakain rancu dimana sekalipun pengguna narkotika untuk diri sendiri sekaligus korban dari perbuatannya namun dia tetap dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 127 yang biasanya dalam dakwaan mengaitkan (termasuk
/ include / juncto) Pasal 111 atau Pasal 112 karena juga memenuhi unsur dalam norma pasal tersebut.
Dalam mengimplemetasikan tujuan tersebut tentunya diperlukan sebuah aturan teknis yang dapat mengaplikasi hal tersebut dengan lengkap. Aturan tersebut selama ini dirasakan masih belum maksimal untuk mengurangi angka pemakai narkotika secara Nasional, karena adanya beberapa norma ataupun aturan yang disinyalir mengandung unsur kontradikdif dan pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi dalam penegakan hukum di masyarakat. Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya mengapa regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna narkotika belum berbasis nilai keadilan, bagaimana kelemahan- kelemahan regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna Narkotika saat ini dan bagaimana Rekonstruksi regulasi rehabilitasi terpadu medis dan sosial bagi pengguna Narkotika Berbasis nilai Keadilan. Guna menjawab permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidikan Narkotika dapat saja memberikan fasilitas rehabilitasi bagi tersangka melalui mekanisme assessment, tetapi ini tidak berlaku secara permanen karena dapat saja berubah ketika dipersidangan menjadi mendapat hukuman pidana.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Narkotika, Rehabilitasi Medis dan Sosial, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Bawono, Bambang Tri | nidn0605036205, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Dec 2025 07:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42924

Actions (login required)

View Item