RIZZA, MOCHAMAD ALI (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEPASTIAN HUKUM. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200201_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200201_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan masyarakat, namun upaya pemberantasannya, khususnya melalui perampasan aset sebagaimana diatur Pasal 18 UU Tipikor, belum efektif. Hambatan utamanya terletak pada kedudukan pasal sebagai pidana tambahan dan kekaburan norma yang menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan penegak hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: untuk menganalisis dan menemukan regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi belum berkepastian hukum; untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi yang ada pada saat ini; untuk menemukan dan merumuskan rekonstruksi regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi berbasis kepastian hukum.
Penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosio-legal. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif.
Regulasi perampasan aset tindak pidana korupsi dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor dinilai lemah karena penggunaan kata “dapat” bersifat fakultatif, menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka ruang tafsir subjektif, dan mengurangi efektivitas pengembalian kerugian negara. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan melemahkan tujuan pemidanaan berupa efek jera serta pengembalian kerugian negara. Korupsi yang tergolong kejahatan luar biasa semestinya diatur dengan ketentuan yang tegas dan bersifat mengikat, bukan hanya sebagai pilihan yang dapat dijalankan atau tidak. Penegasan norma menjadi penting untuk menghindari celah hukum yang dimanfaatkan pelaku. Selain itu, aturan yang bersifat memaksa akan mendorong keseragaman tindakan aparat penegak hukum dan mempercepat proses pemulihan aset negara. Kelemahan ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, lambatnya prosedur, rendahnya kesadaran hukum, serta budaya kompromi aparat. Untuk itu, diperlukan rekonstruksi regulasi dengan mengganti kata “dapat” menjadi “wajib” agar penyitaan dan pelelangan aset menjadi kewajiban hukum yang berlaku seragam, memperkuat kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan efektivitas pemulihan aset, dan memperkokoh kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

Kata Kunci: Perampasan Asset; Korupsi; Kepastian Hukum

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Mashdurorohatun, Anis | nidn0607077601, nidn0621057002
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Dec 2025 06:14
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42910

Actions (login required)

View Item