YUSTICIA, MALVINO EDWARD (2025) REKONSTRUKSI FORMULASI PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA BERUPA CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200199_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200199_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Sistem hukum nasional Indonesia belum memiliki regulasi yang memadai dan spesifik dalam mengatur perampasan aset digital hasil tindak pidana, khususnya yang berbasis blockchain seperti cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi serta kelemahan perampasan aset cryptocurrency, sekaligus menawarkan gagasan rekonstruksi kebijakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dengan menggunakan paradigma post-positivisme dan pendekatan yuridis normatif serta empiris, penelitian ini berpijak pada teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan kebijakan kriminal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensitas ide perampasan aset tindak pidana berupa cryptocurrency di Indonesia adalah karena tantangan teknologi dalam pelacakan dan penyitaan cryptocurrency masih menjadi kendala bagi aparat penegak hukum, Oleh karena itu RUU Perampasan Aset Tindak Pidana perlu mengatur perampasan aset tindak Pidana berupa cryptocurrency di Indonesia. Mekanisme perampasan aset digital belum efektif akibat tidak adanya regulasi yang jelas, lemahnya kapasitas aparat, terbatasnya infrastruktur teknologi, serta kurangnya koordinasi antar lembaga. Sifat cryptocurrency yang anonim dan lintas yurisdiksi menambah kompleksitas pelacakan dan penyitaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus yang memberi landasan hukum kuat, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dalam memahami teknologi blockchain dan forensik digital, serta pembangunan sistem pemantauan transaksi kripto yang andal. Selain itu, kerja sama internasional menjadi krusial dalam melacak dan membekukan aset digital lintas batas, sementara edukasi publik penting untuk mencegah penyalahgunaan cryptocurrency.
Pemerintah bersama DPR perlu segera mengesahkan regulasi khusus agar upaya perampasan aset digital berjalan efektif dan akuntabel. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem perampasan aset tindak pidana berbasis cryptocurrency di Indonesia dapat berfungsi optimal sebagai instrumen pemulihan aset negara serta penegakan hukum modern yang responsif terhadap dinamika digital global.

Kata Kunci: Rekonstruksi formulasi, Perampasan Aset, Cryptocurrency, Tindak Pidana, Rekonstruksi Hukum, Nilai Keadilan

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | nidn0605036205, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Dec 2025 06:13
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42909

Actions (login required)

View Item