TITO, ERWIN (2025) REKONSTRUKSI REGULASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MALPRAKTEK MEDIS BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200175_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200175_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Kesehatan hak asasi yang dijamin konstitusi, praktik kedokteran melibatkan hubungan dokter-pasien berasaskan kepercayaan dan standar etik/medis. Namun, sering timbul pemecahan medis akibat hasil yang tidak sesuai harapan, yang disamakan dengan malpraktik. Peraturan saat ini lemah dalam mendefinisikan pidana malpraktik dan memberikan perlindungan hukum dokter sesuai standar. Hal ini, ditambah dengan tidak adanya pemahaman penegak hukum tentang medis, membuat penyelesaian sengketa tidak berkeadilan dan menjadi dilematis. Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal (yuridis normatif dan empiris) untuk menganalisis regulasi malpraktik medis, bersifat preskriptif dan deskriptif analitis untuk menawarkan solusi dan menggambarkan masalah faktual. Data dikumpulkan secara studi kepustakaan (sekunder) dan lapangan (primer) , kemudian dianalisis secara kualitatif untuk merekonstruksi regulasi yang berkeadilan. Hasil rekonstruksi utama fokus pada uu praktik kedokteran yaitu definisi pidana malpraktik yang jelas dan proporsional (implikasi pasal 66 ayat (1), mengusulkan amandemen uu praktik kedokteran atau uu lex specialis baru untuk secara eksplisit mendefinisikan malpraktik kriminal berdasarkan unsur kelalaian berat (gross negligence ) atau kesengajaan ( mens rea ) yang menyebabkan kerugian signifikan. Definisi ini harus mampu membedakan malpraktik kriminal dari kondisi medis wajar dan pelanggaran disiplin., penguatan perlindungan hukum sesuai standar praktik (implikasi pasal 50 huruf (a), mengusulkan penguatan substantif pasal 50a agar kepatuhan terhadap standar profesi/sop dapat menjadi alasan pembenar atau penghapus pidana untuk unsur kelalaian berat, didukung peraturan pelaksana yang detail mengenai kriteria penilaian yang dipenuhi, perumusan norma alur pengaduan dan peran mkdki/mkek, perlu dipertegas norma mengenai alur pengaduan yang membedakan ranah disiplin/etik dan pidana, serta perumusan substantif mengenai bobot pertimbangan putusan mkdki/mkek dalam menilai penilaian berat di ranah pidana. Saran perbaiki keadilan hukum malpraktik medis dengan merekonstruksi regulasi , mendefinisikan pidana secara spesifik, melindungi tenaga medis sesuai standar, perkuat peran mkdki/mkek & aps, tingkatkan kompetensi aparat, serta integrasikan komunikasi dokter-pasien & viktimologi.

Kata kunci : Rekonstruksi Regulasi, Penegakan hukum, Tindak Pidana Malpraktek medis, Keadilan

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Bawono, Bambang Tri | nidn0621057002, nidn0607077601
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 01:56
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42894

Actions (login required)

View Item