AGUSTIAN, DENNY (2025) REKONTRUKSI SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN TAMBANG PASCA PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG MINERBA BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200163_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200163_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Pengelolaan sektor pertambangan di Indonesia, vital bagi ekonomi nasional namun kerap dihantui konflik dan ketidakadilan bagi masyarakat lokal, menjadi fokus reformasi melalui pembaharuan Undang-Undang Minerba seiring tantangan global transisi energi dan perubahan iklim. Latar belakang historis dan dinamisnya kebijakan publik pertambangan di bawah Kementerian ESDM menunjukkan upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, tetapi sentralisasi kewenangan perizinan dalam UU Minerba terbaru dianggap menjauhkan partisipasi daerah dan masyarakat, memicu ketidakpuasan, protes, dan konflik agraria seperti di Wadas dan Kendeng, serta mengabaikan kondisi sosial-ekonomi lokal, yang kontras dengan asas desentralisasi dalam UU Pemerintahan Daerah dan kritik terhadap kebijakan sentralistik yang melemahkan posisi pemerintah daerah dan masyarakat luas dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang hukum tidak hanya sebagai peraturan formal tetapi juga melibatkan nilai, dengan pendekatan yuridis normatif dan metodelogi hermeneutis-dialektis. Tipe penelitian adalah yuridis deskriptif analisis, menggabungkan studi bahan pustaka (data sekunder: UUD 1945, KUHP, UU terkait Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah, Minerba; serta buku, jurnal, dokumen terkait) dengan data primer dari observasi dan wawancara di lapangan untuk memahami fakta dan kasus hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kualitatif untuk memaparkan dan menganalisis temuan guna menarik kesimpulan tentang efektivitas sistem hukum dan kejelasan masalah penelitian.
Kesimpulannya, regulasi dan implementasi perizinan tambang sentralistik di Indonesia, meskipun bertujuan efisiensi, kepastian hukum, dan peningkatan nilai tambah sesuai UUD 1945 dan prinsip keadilan Pancasila, masih menghadapi tantangan inefektivitas di lapangan akibat isu kepastian hukum terkait perpanjangan izin, pengabaian hak masyarakat hukum adat, ketidakmerataan ekonomi, dan kurangnya partisipasi daerah serta lemahnya hilirisasi. Oleh karena itu, rekonstruksi Pasal 35 Ayat 4 UU Minerba diusulkan untuk menggeser kewenangan penguasaan ke pemerintah dan/atau pemerintah daerah, didasarkan pada Teori Keadilan Pancasila dan Hukum Progresif, dengan mengusulkan kewajiban AMDAL dan musyawarah berbasis masyarakat serta alokasi keuntungan untuk pembangunan lokal, demi terwujudnya perizinan tambang yang berkeadilan, partisipatif, dan berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: Perizinan Tambang, Keadilan Pancasila, Desentralisasi

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | nidn0605036205, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 01:55
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42891

Actions (login required)

View Item