Rashed, Azhar (2025) REKONSTRUKSI HUKUM PENERAPAN DANA DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200153_fullpdf.pdf Baca Disini (7MB) | Download (7MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200153_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama transformasi ekonomi dalam perspektif pembangunan ekonomi desa, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu regulasi yang jelas dan terukur untuk mengarahkan Dana Desa agar penggunaannya tepat sasaran. Meskipun Dana Desa memiliki potensi besar sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan pemberdayaan UMKM, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti regulasi yang belum terintegrasi, rendahnya kapasitas aparatur desa, dan lemahnya pengawasan serta akuntabilitas penggunaan anggaran.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji kondisi, kelemahan, serta merumuskan rekonstruksi hukum atas regulasi pengelolaan Dana Desa dalam mendukung pembangunan ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan paradigma konstrutivisme dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengnan desain penelitian kualitatif. Jenis datanya berupa data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan datanya meliputi studi kepustakaan, wawancara serta observasi yang kemudian data tersebut dianalisa dengan pendekatan Analisa Kualitatif.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kondisi hukum regulasi pengelolaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi UMKM di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan turunan seperti Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Yang pada praktiknya, dana lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik Sementara itu, sektor produktif seperti UMKM kurang mendapat perhatian, yang mana perencanaan program masih bersifat formalitas. 2. Kelemahan regulasi pengelolaan Dana Desa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi UMKM di Indonesia mencakup aspek teknis dan substantif. Tidak adanya aturan spesifik mengenai pengembangan UMKM secara sistematis membuat implementasi program tidak terarah. Disamping itu, pendekatan pembangunan ekonomi yang belum adaptif terhadap karakteristik lokal menyebabkan kesenjangan antarwilayah dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan riil masyarakat desa, sehingga potensi UMKM belum tergarap optimal. 3. Rekonstruksi hukum terhadap penerapan Dana Desa pada Pasal 26 ayat (3), Pasal 34A ayat (4) Pasal 39, Pasal 72, Pasal 87A ayat (3); serta Pasal 118 UU Desa diharapkan agar lebih optimal dalam mewujudkan pembangunan ekonomi UMKM di berbagai wilayah Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda guna mendorong Dana Desa agar tidak hanya dipakai untuk pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan program yang fokus pada pengembangan UMKM.
Kata kunci: Dana Desa, Keadilan Pancasila, UMKM, Pembangunan Ekonomi, Rekonstruksi Hukum.

Dosen Pembimbing:	Mashdurohatun, Anis and Hafidz, Jawade | nidn0621057002, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 01:54
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42888

Actions (login required)

View Item