SURIADI, FITRAH (2025) REKONTRUKSI REGULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU YANG BERBASIS NILAI KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200118_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200118_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (2MB) | Download (2MB)

Abstract

Pelaksanaan Pemilu yang bebas dan adil (free and fair) adalah suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan bagi sebuah negara yang menyatakan diri sebagai negara yang demokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya kebijakan hukum dalam upaya untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang bebas dan adil, utamanya untuk mengatasi berbagai pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Regulasi tindak pidana Pemilu dan Sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang Pemilu serta penegakan hukumnya dirasakan belum maksimal dan mampu mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Mengungkap, memahami dan menganalisis penyelesaian tindak pidana Pemilu yang belum berkepastian hukum dan berkeadilan. 2. Mengungkap, memahami dan menganalisis kelemahan Undang-Undang Pemilu dalam rangka menanggulangi praktik politik uang (money politic) dalam Pemilu. 3. Merekontruksi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu lebih berkepastian hukum dan berkeadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan paradigma yang digunakan paradigma konstruktifisme.

Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi sanksi pidana tindak pidana pemilu belum berbasis nilai keadilan, dikarenakan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu menerapkan pola lama, yakni seperti KUHP yang menerapkan sistem hukuman maksimal. Sehingga memberikan kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yang akan berpotensi pada penjatuhan sanksi yang sangat ringan bagi pelaku. Akibatnya, penerapan sanksi pidana Pemilu tidak menimbulkan efek jera dan memiliki daya guna untuk mencegah atau sebagai pencegahan umum (general preventif) terjadinya tindak pidana Pemilu. 2. Kelemahan regulasi tindak pidana saat ini, menunjukkan bahwa sistem sanksi pidana dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemilu dirumuskan dalam bentuk sanksi maksimal, yang dalam penerapannya tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memiliki daya guna sebagai pencegahan umum (general preventif) untuk mencegah terjadinya tindak pidana Pemilu. Secara kelembagaan, kedudukan Sentra Gakkumdu masih terdapat kekaburan norma dalam pelaksanaannya, sehingga fungsi dari Sentra Gakkumdu belum berjalan secara maksimal. Rekontruksi regulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana Pemilu yang lebih berkeadilan, dilakukan dengan mengubah beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan faktualnya (sulit untuk diterapkan), juga penghapusan terhadap pasal yang bersifat ganda sehingga pasal tersebut tidak efektif. Penerapan sistem sanksi minimal dan maksima dalam perumusan sanksi pidana Pemilu, khususnya pasal yang diancam dengan pidana penjara dan denda, juga pengaturan delik baru, yaitu “larangan untuk menerima” dari ekses perbuatan ‘memberikan atau menjanjikan” pada tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Pemlu, Berkeadilan.

Dosen Pembimbing:	Gunarto, Gunarto and Hafidz, Jawade | nidn0605036205, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Dec 2025 02:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42866

Actions (login required)

View Item