Substansi hukum yang diatur dalam Pasal 103, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tentang Narkotika, masih mengadung banyak kelemahan, khususnya dalam kaitannya dengan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba.

Tujuan dari penulisan disertasi ini adalah : 1. Mengungkap dan memahami regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan. 2. Mengungkap dan menganalisis kelemahan regulasi hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba. 3. Merekontruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan.

Hasil penelitian dan pembahasan : 1. Regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba saat ini belum berbasis nilai keadilan, karena ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, memungkinkan oknum anggota Polri untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kalaupun dijatuhi sanksi pidana, akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1), yang ancaman pidananya maksimal pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Ancaman pidana tersebut apabila dikaitkan dengan penjatuhan sanksi kode etik, maka belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (P{TDH) dari kedinasan Kepolisian, yang merupakan sanksi paling ditakuti oleh setiap personel Polri, setelah sanksi pidana mati dan pidana penjara. 2. Kelemahan regulasi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba, yaitu sanksi pidana dan pemidanaan terhadap anggota Polri belum mampu untuk menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkoba oleh oknum anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) terlalu ringan. Di samping itu, dalam penerapannya masih dimungkinkan bagi oknum anggota Polri untuk dijatuhi sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 3. Rekontruksi hukum pemidanaan terhadap oknum anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan Narkoba lebih berbasis nilai keadilan adalah dengan merubah ketentuan Pasal 103, Pasal 112, dan Pasal 127 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, sehingga terdapat kejalasan norma dalam pemidanaan terhadap penyalah guna Narkoba. Khusus Pasal 127, perlu diatur pemberatan pidana terhadap para Pejabat, ASN dan Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba, sehingga sanksi pidana dan pemidanaan terhadap oknum anggota Polri dapat menimbulkan efek jera.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Hukum Pemidanaan, Oknum Polri, Penyalahgunaan Narkoba..