SETIYAWAN, DENI (2025) REKONTRUKSI REGULASI PENANGGUHAN PENAHANAN PEREMPUAN YANG MEMILIKI ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN BERBASIS NILAI KEADILAN BERMARTABAT. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200022_fullpdf.pdf Baca Disini (2MB) | Download (2MB)
	Text Program Doktor Ilmu Hukum_10302200022_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (769kB) | Download (769kB)

Abstract

Penangguhan penahanan terhadap perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan merupakan isu krusial dalam sistem peradilan pidana yang memerlukan perhatian khusus. Saat ini, regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bermartabat, terutama pada tahap sebagai tersangka dikepolisian. Disertasi ini bertujuan untuk merekonstruksi regulasi penangguhan penahanan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan yang berbasis nilai keadilan bermartabat.
Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk menelaah regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini yang belum berbasis nilai keadilan bermartabat. 2. Untuk menelaah kelemahan-kelemahan regulasi penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak pada tingkat penyidikan saat ini. 3. Melakukan rekontruksi regulasi penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak tahap penyidikan berbasis nilai keadilan bermartabat.
Metode penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan sosio legal research. teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah (Grand Theory) menggunakan keadilan bermartabat, Middle Theory menggunakan utilitarianisme, sistem hukum dan Applied Theory dengan Menggunakan hukum progresif.
Hasil penelitian adalah 1. Tidak adanya pedoman standarisasi pemberian penangguhan penahanan terhadap tersangka yang memiliki anak pada tahap penyidikan berdasarkan asas kemanusiaan, tidak adanya alternatif penganti syarat jaminan, tidak adanya alternatif penangguhan penahanan. Serta access to justice yang tidak merata. Menjadi indikator penangguhan penahanan terhadap tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan belum berbasis keadilan bermartabat. 2. Terdapat kelemahan pada sistem struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum menjadi indikator gagalnya sistem hukum penangguhan penahanan dalam memberikan perlindungan hak bagi perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidikan. 3. Melakukan rekontruksi pada mekanisme penangguhan penahanan melalui tambahan alternatif, seperti elektronik PSA (Public Safety Assessment) sebagai penganti syarat pada penangguhan penahanan saat ini. Alternatif pengawasan tahanan rumah mengunakan Global Positioning System (GPS) ataupun Program Mother and Baby Units (MBU). Sehingga mekanisme penangguhan bagi tersangka perempuan yang memiliki anak pada tahap penyidik dapat berbasis keadilan bermartabat. Melakukan usulan perubahan pada pasal 31 ayat (1), pasal 21 ayat (1) KUHAP, pasal 35 ayat (1), pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (1) sampai (3) PP No. 27 Tahun 1983, pasal 79 dan 80 Perkap No. 12 Tahun 2009 dengan memasukan alternatif bantuan alternatif program dan pengawasan elektronik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap ketidak konsistenan pemberian penangguhan penahanan perempuan yang memiliki anak di indonesia.
Kata kunci: Rekonstruksi Regulasi, Penangguhan Penahanan, Perempuan dan anak.

Dosen Pembimbing:	Wahyuningsih, Sri Endah and Hafidz, Jawade | nidn0628046401, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Dec 2025 06:16
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42702

Actions (login required)

View Item