Butarbutar, Romasni (2025) PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) GUNA MENDAPATKAN KEPASTIAN HUKUM YANG SAH BAGI PEMILIK KAVLING SIAP BANGUN DI KELURAHAN SUNGAI PELUNGGUT, KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kota Batam). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300303_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300303_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (283kB) | Download (283kB)

Abstract

Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan. Serta adanya jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi pemilik tanah. Tujuan pelaksanaan PTSL yang demikian juga diharapkan mampu terwujud di Kota Batam. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1). Pelaksanaan PTSL terkait objek Kavling Siap Bangun di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. 2). Kendala-kendala yang dihadapi dan solusinya dalam pelaksanaan PTSL terkait objek Kavling Siap Bangun di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kota Batam.
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. yang diperoleh dari wawancara, observasi dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian disimpulkan : 1). Pelaksanaan PTSL terhadap objek Kavling Siap Bangun di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, mencerminkan upaya negara dalam menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat. Secara normatif, program ini dilandasi oleh Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018, yang menjadi dasar hukum utama dalam setiap tahapan penyelenggaraan, mulai dari inventarisasi, pengumpulan data yuridis dan fisik, hingga penerbitan sertifikat. Berdasarkan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto yang mensyaratkan kejelasan aturan, konsistensi pelaksanaan, kepatuhan masyarakat, dan penegakan hukum yang efektif dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan PTSL atas objek kavling siap bangun di wilayah tersebut belum sepenuhnya tercapai.
2). Pelaksanaan PTSL atas objek Kavling Siap Bangun di Kelurahan Sungai Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kendala normatif muncul dari belum adanya kejelasan regulasi teknis mengenai legalisasi kavling yang berasal dari perumahan informal. Kendala administratif berupa lemahnya dokumen pembuktian hak oleh pemohon, terutama pada kavling yang diperoleh melalui perjanjian bawah tangan atau tanpa bukti kepemilikan sah. Kendala teknis meliputi ketidaksesuaian antara kondisi fisik tanah dan data yuridis, serta sulitnya penentuan batas bidang tanah akibat tumpang tindih klaim. Kendala sosial mencakup rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya pemahaman hukum mengenai pentingnya sertifikasi tanah. Solusi yang telah dilakukan mencakup pendekatan penyuluhan hukum, penguatan koordinasi antar-instansi, pemanfaatan teknologi pemetaan dan pengukuran, serta pemberdayaan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan.
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, PTSL, Kepastian Hukum

Dosen Pembimbing:	Arifulloh, Achmad and Riyanto, Taufan Fajar | nidn0121117801, nidk8905100020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	03 Dec 2025 03:05
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42678

Actions (login required)

View Item