M, WIDYA KATHRIN (2025) PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 671 K/AG/2015). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
|
Text
Magister Kenotariatan_21302300283_fullpdf.pdf |
|
|
Text
Magister Kenotariatan_21302300283_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only |
Abstract
Perkawinan yang sah di Indonesia mensyaratkan pelaksanaan sesuai hukum agama dan pencatatan oleh pejabat berwenang untuk kepastian hukum. Anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat secara formal hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Namun, hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat telah mengalami perkembangan progresif melalui yurisprudensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat dalam konteks kepastian hukum, serta mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak tersebut.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). jenis data menggunakan jenis data kualitatif, sumber data menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaat, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tidak tercatat sah secara agama, ketiadaan pencatatan administratif secara tradisional membatasi hak anak. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengakui hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya berdasarkan bukti ilmiah atau alat bukti lain. Putusan Mahkamah Agung Nomor 671 K/AG/2015 lebih lanjut menegaskan hak waris anak dari perkawinan tidak tercatat, mengedepankan prinsip keadilan substantif sesuai Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch. Perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berlaku tanpa diskriminasi asal-usul. Upaya hukum untuk memperoleh status anak sah bagi anak dari perkawinan tidak tercatat meliputi Itsbat Nikah di Pengadilan Agama bagi Muslim, dan penetapan pencatatan perkawinan di Pengadilan Negeri bagi non-Muslim, yang kemudian memfasilitasi penerbitan akta kelahiran lengkap. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi dan akses terhadap hak-hak komprehensif anak masih ada, menuntut reformasi kebijakan yang lebih holistik dan proaktif.
Kata kunci: Perlindungan hukum, Waris anak, Perkawinan tidak tercatat
| Dosen Pembimbing: | Listyawati, Peni Rinda and Hasana, Dahniarti | nidn0618076001, nidk8954100020 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 02 Dec 2025 07:32 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42669 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
