Proses pendaftaran peralihan hak atas tanah memiliki peran krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi masyarakat, apalagi terkait tanah bekas milik adat. Meskipun prosedur administratif telah ditetapkan, kenyataannya di lapangan seringkali ditemukan berbagai kendala yang menghambat proses tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). Efektivitas pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas milik adat di Kabupaten Boyolali. 2). Kendala-kendala yang dihadapi serta solusi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas milik adat di Kabupaten Boyolali.
Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian hukum empiris. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. yang diperoleh dari wawancara dan studi pustaka. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.
Hasil penelitian disimpulkan: 1). Pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas milik adat di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan efektivitas melalui kebijakan pemerintah, digitalisasi layanan, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. Penyederhanaan prosedur administrasi dan peningkatan jumlah sertifikat yang diterbitkan menjadi indikator utama keberhasilannya. Dengan adanya kepastian hukum, status kepemilikan tanah menjadi lebih jelas, mengurangi potensi sengketa, serta mempermudah transaksi pertanahan seperti jual beli dan warisan. Upaya ini tidak hanya mendukung legalitas kepemilikan tanah, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. 2) Kendala serta solusi pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas milik adat di Kabupaten Boyolali berkaitan dengan aspek regulasi, administrasi, serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya legalitas kepemilikan tanah. Namun, berbagai solusi telah diupayakan guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pemerintah dan lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), terus melakukan penyederhanaan prosedur, sosialisasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pertanahan. Selain itu, peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, serta masyarakat menjadi langkah strategis dalam mempercepat proses pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan pelaksanaan pendaftaran peralihan hak atas tanah bekas adat di Kabupaten Boyolali dapat semakin optimal. Kepastian hukum bagi masyarakat dapat terjamin, sehingga pemanfaatan tanah dapat lebih maksimal tanpa adanya potensi sengketa di kemudian hari..
Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Peralihan Hak, Kepastian Hukum.