Puspitasari, Tata Pradita (2025) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KETERANGAN WARIS GUNA PENCAIRAN DANA DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302300274_fullpdf.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302300274_fullpdf.pdf

| Download (1MB)
[thumbnail of Magister Kenotariatan_21302300274_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Magister Kenotariatan_21302300274_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (243kB)

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, salah satunya yaitu Akta Keterangan Waris. Akta Keterangan Waris ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum untuk menunjukkan siapa saja yang secara sah berhak menjadi ahli waris, salah satunya dalam lembaga keuangan seperti perbankan untuk pencairan dana deposito berjangka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab, kendala, dan solusi Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris guna pencairan dana deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia (Studi Kasus BRI Cabang Tambun Kabupaten Bekasi).
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat yang bersangkutan, dan data sekunder yang hanya sebagai pelengkap data primer seperti undang-undang, buku, jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yakni dengan cara wawancara dengan Notaris dan pihak Bank Rakyat Indonesia dan data sekunder dengan cara membaca dan menganalisis bahan hukum seperti buku dan jurnal, dan sumber tertulis lainnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris dalam pembuatan Akta Keterangan Waris memikul tanggung jawab perdata, pidana, dan administratif. Secara perdata, Notaris wajib mengganti kerugian akibat kelalaiannya, secara pidana Notaris harus tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satunya pada Pasal 264 tentang pemalsuan Akta otentik, sedangkan secara administratif, Notaris wajib menjaga protokol Notaris seperti penyimpanan akta, serta kerahasiaan data klien Namun, dalam praktiknya, Notaris kerap kali menghadapi beberapa kendala seperti kendala administratif berupa ketidaklengkapan dokumen ahli waris, kendala yuridis terkait pembuktian status ahli waris dalam kasus perkawinan ganda atau anak luar kawin, serta kendala sosiokultural akibat perbedaan pemahaman waris berbasis adat setempat. Oleh karena itu, solusi yang dapat diambil Notaris meliputi peningkatan komunikasi dan edukasi kepada ahli waris (administratif), penerapan prinsip kehati-hatian (yuridis), serta penguatan soft skills Notaris dalam komunikasi, negosiasi, dan mediasi (sosiokultural).

Kata Kunci : Notaris, Akta Keterangan Waris, Deposito Berjangka

Dosen Pembimbing: Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User: Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited: 02 Dec 2025 07:30
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42666

Actions (login required)

View Item View Item