Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis /menganalisa : 1) Cara pembuatan akta perseroan terbatas 2) efektivitas pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah KotaSemarang. 3) kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Kota Semarang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding) dan kemudian diidentifikasi (problem- identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem- solution).
Adapun hasil penelitian adalah: 1) Cara pembuatan akta perseroan terbatas.
2) Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kota Semarang masih belum efektif sebab pelaksanaan OSS di Kota Semarang dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan. 3) Kendala yang dihadapi antara lain sistem masih cenderung lemah. Sistem OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS.
Kata Kunci : OSS, Badan Hukum, Perseroan Terbatas.