Indonesia sebagai negara hukum mengutamakan kepastian hukum, di mana Notaris memiliki peran sentral dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang kuat. Namun, praktik penggunaan "covernote" oleh Notaris, yaitu surat keterangan sementara mengenai proses hukum untuk jaminan, menimbulkan risiko signifikan. Meskipun bukan akta otentik dan tidak diatur formal dalam UU Jabatan Notaris (UUJN), covernote sering dijadikan dasar pencairan kredit oleh bank, menciptakan ilusi kepastian hukum dan potensi kerugian akibat kredit macet jika agunan bermasalah atau proses Notaris tidak tuntas.
Penelitian ini menggunakan metodologi hukum normatif, fokus pada pengkajian penerapan norma hukum positif melalui studi kepustakaan. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) menelaah UUJN dan undang-undang perbankan, sementara pendekatan analitis (Analytical Approach) mengkaji makna, asas, dan konsep hukum. Bahan hukum primer (undang-undang), sekunder (buku, jurnal), dan tersier (kamus) dianalisis secara preskriptif.
Hasil penelitian bahwa covernote Notaris, meskipun memfasilitasi kredit, bukanlah akta otentik dan tidak mengikat secara formal, sehingga berisiko menimbulkan kerugian bagi bank karena ilusi kepastian hukum, ketergantungan berlebih, dan potensi agunan bermasalah atau tidak sah. Tidak adanya standar formal penerbitan dan potensi penyalahgunaan oleh oknum Notaris memperparah risiko. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata (wanprestasi/PMH), pidana (penipuan, pemalsuan, korupsi), serta etik dan disipliner jika kelalaian dalam penerbitan covernote menimbulkan kerugian. Notaris wajib menerapkan kehati-hatian, verifikasi cermat, dan komunikasi transparan. Bank juga perlu memperketat prosedur internal, tidak bergantung penuh pada covernote, dan memantau progres secara aktif untuk mitigasi risiko demi menjaga keamanan transaksi dan integritas profesi.
Kata Kunci: Covernote, Notaris, Pertanggungjawaban Hukum, Perbankan, Kredit.