Perjanjian kerja sama yang disertai dengan pengalihan saham secara sementara kepada pihak kedua, dengan mencantumkan hak bagi pihak pertama untuk membeli kembali saham tersebut setelah masa kerja sama berakhir, merupakan praktik yang lazim ditemui dalam lingkungan perseroan terbatas tertutup. Praktik ini umumnya dilengkapi dengan pemberian surat kuasa menjual dari pihak kedua kepada pihak pertama sebagai bentuk jaminan atas pelaksanaan pengembalian saham.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dari bentuk perjanjian kerja sama tersebut, menilai keabsahan surat kuasa menjual dalam konteks pemindahan kembali saham kepada pihak semula, serta menganalisis praktik ini berdasarkan teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi dokumen, telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta analisis terhadap akta notaris perjanjian kerja sama antara para pihak dalam perseroan terbatas tertutup.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama yang memuat klausul hak untuk membeli kembali saham pada dasarnya sah menurut hukum perdata sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, penggunaan surat kuasa menjual yang bersifat tidak dapat dicabut (irrevocable) dalam rangka pengembalian saham menimbulkan potensi penyelundupan hukum dan membuka ruang terjadinya ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Dari sudut pandang teori kemanfaatan, skema ini dapat memberikan efisiensi dan manfaat praktis bagi para pihak, dengan catatan bahwa hak dan kewajiban para pihak diatur secara jelas serta terdapat perlindungan hukum yang seimbang.
Penelitian ini merekomendasikan agar pengaturan mengenai bentuk perjanjian kerja sama semacam ini diperjelas dalam dokumen internal perseroan, khususnya dalam anggaran dasar. Selain itu, setiap pemberian kuasa menjual dalam konteks buyback saham perlu dibatasi secara hukum dan dilengkapi dengan prosedur yang menjamin kepastian hukum serta keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
Kata kunci : Perjanjian Kerjasama, hak membeli saham kembali, Perseroan terbatas tertutup