Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum atas kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang merugikan pihak ketiga, ditinjau dari perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Fokus penelitian meliputi tiga hal utama: tanggung jawab hukum notaris menurut UUJN, perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut UUPK, serta bentuk pertanggungjawaban notaris secara hukum terhadap kerugian pihak ketiga akibat kelalaiannya.
Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan ini memadukan studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan analisis empiris melalui studi kasus. Dua perkara dijadikan bahan analisis, yakni kasus Notaris Yustiana Servanda (Demak, 2025) dan kasus Ali Machmudi (2019), untuk menggambarkan bagaimana tanggung jawab notaris diterapkan dalam praktik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam pembuatan akta yang merugikan pihak ketiga dapat berakibat pada sanksi administratif, tanggung jawab perdata, hingga pidana jika terdapat kelalaian berat atau pemalsuan, sesuai UU Jabatan Notaris dan Pasal 1365 KUHPerdata. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pihak ketiga berhak mengajukan gugatan perdata, pengaduan administratif, dan memperoleh ganti rugi. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai penyedia jasa dengan kewajiban melakukan verifikasi akurat, memenuhi standar profesi, serta menjaga dan melindungi hak hukum semua pihak secara preventif maupun represif.

Kata kunci: Notaris, Kelalaian, Akta, Perlindungan, Konsumen