Opmiati, Ari (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH (PPJB). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302300187_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302300187_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (234kB) | Download (234kB)

Abstract

Perjanjian pengikatan jual beli telah sering dipakai, akan tetapi tidak pernah diatur dalam Perundang-Undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, sehingga bagaimana kekuatan hukumnya perjanjian pengikatan jual beli terkadang masih dipertanyakan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Perlindungan hukum bagi pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB). 2) Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) yang dibuatnya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statue approach). Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan (study document). Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1) Perlindungan hukum bagi pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah (PPJB) bergantung pada legalitas dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. PPJB hanya merupakan komitmen awal dan tidak serta-merta menjamin kepemilikan tanah, yang baru sah setelah Akta Jual Beli (AJB) dibuat dan didaftarkan di Kantor Pertanahan. Secara preventif, pembeli harus memastikan PPJB memenuhi syarat hukum dan ditindaklanjuti dengan AJB untuk menghindari sengketa. Sementara itu, perlindungan represif memungkinkan pembeli yang dirugikan mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1107/Pdt.G/2022/PN Dps menunjukkan bahwa pembeli yang hanya mengandalkan PPJB tanpa menyelesaikan proses AJB berisiko kehilangan haknya. Oleh karena itu, mengikuti prosedur jual beli tanah yang lengkap sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum maksimal.2) Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah (PPJB) yang dibuatnya dapat dikategorikan sebagai pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan jika terdapat unsur kelalaian dalam memastikan keabsahan objek perjanjian. Namun, jika Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur tetapi akta tetap bermasalah karena faktor eksternal, maka tanggung jawabnya dapat bersifat mutlak. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1107/Pdt.G/2022/PN Dps, jika Notaris terbukti lalai dalam verifikasi objek perjanjian, ia dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, Notaris harus menjalankan tugasnya dengan profesional dan hati-hati untuk memastikan kepastian hukum, serta mendapatkan perlindungan hukum jika telah bertindak sesuai prosedur yang berlaku

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembeli, PPJB

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade and Hasana, Dahniarti | nidn0620046701, nidk8954100020
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	01 Dec 2025 07:50
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42551

Actions (login required)

View Item