Pembangunan nasional yang memerlukan pembiayaan besar menuntut adanya sistem jaminan hukum yang kuat dalam pemberian kredit perbankan, khususnya melalui pengikatan jaminan berupa hak tanggungan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran notaris dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/TUN/2021. dan untuk menganalisis kendala notaris dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/TUN/2021 dan solusinya.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori kewenangan. teori kepastian hukum.
Hasil penelitian ini adalah (1) Peran notaris yang juga menjabat sebagai PPAT dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/TUN/2021. Notaris tidak hanya berperan dalam pembuatan akta otentik seperti akta jual beli dan akta pemberian hak tanggungan, tetapi juga memikul tanggung jawab hukum preventif untuk memastikan bahwa objek jaminan benar-benar sah secara formil dan materil. Aspek represif, Notaris berperan memberikan keterangan atau menjadi saksi ahli dipersidangan ketika keabsahan akta otentik yang dibuatnya dipersoalkan. Kegagalan notaris dalam menjalankan prinsip kehati-hatian, seperti tidak melakukan verifikasi terhadap status tanah, kepemilikan fisik, atau potensi sengketa, dapat mengakibatkan terbitnya akta yang cacat hukum dan berujung pada pembatalan hak tanggungan serta hilangnya hak preferen bank sebagai kreditur. (2) Kendala internal meliputi kelalaian dari pihak bank yang menerima Sertifikat Hak Milik (SHM) tanpa melakukan due diligence, serta lemahnya integritas dan etika profesi dari notaris/PPAT yang tidak memverifikasi keabsahan objek jaminan secara menyeluruh. Kendala eksternal berasal dari BPN yang lalai dalam memverifikasi status fisik dan hukum tanah sebelum menerbitkan SHM, serta dari nasabah yang dengan sengaja menyembunyikan informasi status sengketa atau ketidakjelasan riwayat kepemilikan tanah yang dijadikan agunan. Solusinya meliputi pengecekan bersama atas objek jaminan oleh bank, notaris/PPAT, dan debitur; penguatan pembinaan dan pengawasan etik oleh organisasi profesi terhadap notaris/PPAT; audit internal ketat di BPN sebelum penerbitan sertifikat; serta edukasi hukum kepada nasabah mengenai pentingnya transparansi dan keabsahan dokumen jaminan.
.
Kata Kunci: Notaris; Hak Tanggungan; Wanprestasi.