Penelitian ini membahas akibat hukum pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam verifikasi pajak penjual dan pembeli atas peralihan hak atas tanah di Kabupaten Semarang, khususnya ketika terdapat perbedaan antara nilai pembayaran pajak dan harga jual yang tercantum dalam transaksi. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana tanggung jawab PPAT dalam melaksanakan verifikasi pajak pada peralihan hak atas tanah; (2) akibat hukum yang timbul apabila nilai pembayaran pajak berbeda dengan harga jual dalam akta.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan PPAT. sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen terkait. Analisis data digunakan yaitu deskriptif analis, yaitu penelitain yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu objek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan dari masalah yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT memiliki kewajiban hukum untuk melakukan verifikasi kebenaran data pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebelum menandatangani akta peralihan hak. Apabila terjadi perbedaan nilai antara pembayaran pajak dan harga jual, PPAT tetap bertanggung jawab secara administrasi dan moral untuk memastikan data sesuai dengan transaksi riil. Akibat hukum yang timbul dapat berupa batalnya akta, sanksi administratif terhadap PPAT, atau kerugian bagi negara akibat potensi pengurangan penerimaan pajak.
Kata kunci: Pejabat Pembuat Akta Tanah, Verifikasi Pajak, Peralihan Hak Atas Tanah, Pertanggungjawaban Hukum