Sulastri, Sulastri (2025) PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMBELI LELANG TERHADAP PENGOSONGAN OBJEK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Kenotariatan_21302200205_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Kenotariatan_21302200205_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (384kB) | Download (384kB)

Abstract

Pelaksanaan penguasaan objek lelang dari benda jaminan Hak Tanggungan oleh pemenang lelang kerap terjadi masalah, salah satunya ialah tindakan debitur atau pihak ketiga yang enggan meninggalkan dan mengosongkan objek lelang. Hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum bagi jaminan perlindungan hak pemenang lelan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait prosedur pelaksanaan perlindungan hukum kepada pembeli lelang terhadap pengosongan objek lelang eksekusi Hak Tanggungan saat ini dan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait kendala dan solusi dalam persoalan pelaksanaan perlindungan hukum kepada pembeli lelang terhadap pengosongan objek lelang eksekusi Hak Tanggungan saat ini. Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Berdasarkan hasil penelitian yang dikaukan, dapat diketahui bahwa prosedur perlindungan hak pemenang lelang saat ini memiliki kendala berupa jaminan perlindungan hak bagi pemenang lelang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 (Pmk 122/2023) belum diatur dengan khusus. Lelang hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:93/PMK.06/2010. Banyak debitur enggan menyerahkan objek jaminan HT untuk dilelang, sehingga terjadi kendala dalam proses pengosongan objek lelang setelah dilelang. Banyak debitur dan pihak ketiga yang melakukan gugatan terhadap jaminan HT yang telah dimenangkan lelangnya sehingga dapat mebatalkan hasil risalah lelang. Intervensi pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan lelang dapat menghambat proses. Solusi yang dilakukan ialah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 (Pmk 122/2023) perlu secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 (Pmk 122/2023) perlu mengatur mengenai kewajiban penjual lelang untuk memberikan informasi yang jelas mengenai status clear and clean dari objek yang dilelangkannya. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor:93/PMK.06/2010 perlu diatur bahwa pemenang lelang dapat membatalkan jual beli lelang ketika terjadi sengketa terhadap objek lelang yang diakibatkan oleh penjual lelang dan pihak ketiga. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 (Pmk 122/2023) perlu ditegaskan bahwa objek lelang yang telah dibeli wajib dikosongkan oleh seluruh pihak yang tidak memiliki ha katas objek lelang secara jelas, jika terjadi perbuatan debitur atau pihak ketiga yang tidak melakukan pengosongan terhadap objek lelang yang telah dibeli, maka dapat dikenakan pidana akibat menghalang-halangi proses hukum dengan disasrkan pada risalah lelang dan penetapan pengadilan.
Kata Kuci: Hukum, Lelang, Perlinudungan, Eksekusi

Dosen Pembimbing:	Soegianto, Soegianto and Darmadi, Nanang Sri | nidn0625096601, nidn0615087903
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	27 Nov 2025 01:31
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42464

Actions (login required)

View Item