Latar belakang penelitian ini adalah masih maraknya sengketa pertanahan yang timbul akibat penerbitan sertipikat ganda atas sebidang tanah. Tanah mempunyai arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum atas hak-hak atas tanah mutlak diperlukan. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik administrasi pertanahan di Indonesia masih menghadapi persoalan serius, salah satunya adalah munculnya sertipikat ganda yang mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang beritikad baik. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai kedudukan hukum sertipikat pertama dan perlindungan yang diberikan oleh hukum.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat pertama apabila terbit sertipikat ganda, menganalisis faktor penyebab timbulnya sertipikat ganda, dan menelaah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 189K/Pdt/2011. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum agraria serta manfaat praktis bagi masyarakat dan pemerintah dalam meningkatkan kepastian hukum di bidang pertanahan.
Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa doktrin atau literatur hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada argumentasi hukum yang logis dan sistematis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertipikat hak atas tanah adalah alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Namun, dalam hal terjadi sertipikat ganda, kedudukan hukum pemegang sertipikat pertama lebih diutamakan karena dianggap sah dan asli. Putusan Mahkamah Agung Nomor 189K/Pdt/2011 menegaskan bahwa sertipikat berikutnya dapat dibatalkan demi kepastian hukum, dan pemegang sertipikat pertama berhak memperoleh perlindungan hukum. Penegasan ini penting untuk menjaga wibawa hukum pertanahan dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Kata Kunci: Sertipikat Tanah, Sertipikat Ganda, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum.