Kedudukan surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan dalam menyelesaikan perselisihan hak atas tanah pada wilayah pertambangan masih memiliki problematika, yakni munculnya persepsi yang bersifat mengeyampingkan akta autentik. Padahal hal ini akan memunculkan dinamika hukum pertanahan di masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1). kekuatan hukum surat keterangan tanah tersebut dikaji dengan kaitannya terhadap ha katas tanah di wilayah izin usaha pertambangan. 2). peran Notaris dalam menggunakan surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.
Hasil penelitian disimpulkan: 1). Kedudukan surat keterangan tanah sebagai bukti kepemilikan dalam menyelesaikan perselisihan hak atas tanah pada wilayah pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan, dapatlah diuraikan sebagai berikut: Pertama, secara teoritis kedudukan SKT merupakan alat bukti yang lemah, oleh karena dibuat dibawah tangan tanpa melalui proses legalisasi oleh pejabat Notaris, mengingat hanya Notarislah yang dapat mengeluarkan akta autentik. Kedua, terjadi gap antara teori dan praktik, dengan alasan bahwa dalam praktiknya hakim justru seringkali mengeyampingkan akta autentik dalam mengadili perkara sengketa tanah. Hal ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor: 24/G/2014/ PTUN.KDI dan Putusan Nomor: 27/G/2016. PTUN. KDI. 2) Peran Notaris dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan hak atas tanah dengan bukti surat keterangan tanah pada wilayah pertambangan di Kabupaten Konawe Selatan, perlu dilibatkan dengan cara sebagai berikut: Pertama, dalam rangka memberi kepastian hukum dengan cara mewajibkan adanya akta Notaris sebagai syarat dalam pengajuan IUP. Kedua, SKT perlu ditinggalkan dalam praktik melakukan hubungan hukum dengan cara memperkuat sosialisasi di masyarakat dan melalui pembentukan Peraturan Daerah terkait kewajiban SHM beserta pembantuan biaya dari Pemerintah. Ketiga, Mahkamah Agung harus membuat SEMA tentang pedoman bagi hakim untuk mempertimbangkan secara cermat dan utama SHM yang memiliki akta Notaris misalkan AJB, sehingga tidak menghukum pemegang akta autentik.

Kata Kunci : Notaris, Surat Keterangan Tanah, Kepemilikan.