Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif. Di Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual telah mengalami perkembangan signifikan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum dalam menanggulangi kekerasan seksual, namun masing-masing memiliki pendekatan, ruang lingkup, dan substansi hukum yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual antara UU TPKS dan KUHP 2023, dengan menitikberatkan pada unsur delik, bentuk-bentuk kekerasan seksual yang diakui, serta pendekatan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki karakteristik khusus sebagai lex specialis yang memberikan perlindungan lebih luas dan berpihak kepada korban, mencakup pendekatan berbasis korban (victim-centered approach), serta jenis kekerasan seksual yang lebih beragam. Sementara itu, KUHP 2023 mengatur kekerasan seksual dalam ruang lingkup lebih terbatas, namun mengadopsi beberapa ketentuan dari UU TPKS sebagai bentuk harmonisasi hukum pidana nasional. Meskipun terdapat beberapa tumpang tindih norma, keduanya dapat berjalan saling melengkapi apabila diterapkan secara tepat.

Penelitian ini merekomendasikan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antara UU TPKS dan KUHP 2023 agar perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dapat terwujud secara optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual, UU TPKS, KUHP 2023, Perlindungan Korban, Komparasi Hukum