Tindak pidana penipuan dan tindak pidana penadahan dapat saling berkaitan, dalam suatu rangkaian peristiwa pidana. KUHP yang berlaku saat ini masih bersumber dari WvS, tujuan pemidanaan masih menganut paham retributif yang tidak memberikan keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini, masalah-masalah yuridis yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini, serta menganalisis kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Adapun metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori keadilan pancasila dan teori hukum progresif.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini masih berorientasi masih menekankan pada pembalasan (retributif) dan pihak korban yang dirugikan menjadi pasif sehingga tidak mencermikan keadilan. Masalah-masalah yuridis yang terjadi di dalam kebijakan hukum pidana menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan dalam hukum positif saat ini adalah rumusan sanksi pidana tindak pidana penipuan dan pembahasan masih kental pada nilai-nilai pemenjaraan, hak-hak korban terabaikan, tidak membedakan tindak pidana ringan dan berat, mengakibatkan overcrowded Lapas. Kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana penipuan dan penadahan yang berbasis keadilan adalah dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu dengan menghindari pidana penjara dan lebih mengedepankan adanya kewajiban membayar ganti rugi terhadap korban tindak pidana, dengan syarat adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku tindak pidana. Hal ini mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku, dimana korban mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku mempertanggungajwabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana
.
Kata kunci : kebijakan hukum pidana; tindak pidana penipuan dan penadahan; keadilan