Wali ‘adhal, yaitu penolakan wali nikah tanpa alasan syar’i, sering menjadi penghambat pernikahan perempuan muslim di Indonesia. Fenomena ini berpotensi melanggar hak asasi perempuan untuk menikah, padahal pernikahan merupakan sunnah dan bagian dari kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor penyebab wali ‘adhal dan menganalisis proses penyelesaiannya di Pengadilan Agama Kendal tahun 2023.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, melalui wawancara dengan hakim, studi dokumen putusan, dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama wali ‘adhal meliputi: penolakan tanpa alasan syar’i, tuntutan materi berlebihan, perbedaan pemahaman agama atau adat, wali yang tidak hadir atau sulit dihubungi, serta kurangnya komunikasi antara calon mempelai wanita dan walinya.Penyelesaian kasus dilakukan melalui permohonan penetapan wali hakim sesuai Pasal 23 dan 24 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Prosesnya mencakup pengajuan permohonan tertulis, pemanggilan pihak-pihak terkait, mediasi, pemeriksaan, dan pembuktian bahwa penolakan wali tidak berdasarkan syariat. Hakim dalam memutus perkara tidak hanya mengacu pada aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan prinsip maqashid al-syari’ah dan maslahah mursalah untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak perempuan. Putusan akhir berupa penetapan Kepala KUA sebagai wali hakim, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan secara sah.Penelitian ini merekomendasikan pentingnya edukasi hukum, sosialisasi oleh Pengadilan Agama, dan komunikasi keluarga sebagai upaya pencegahan. Dengan demikian, penanganan wali ‘adhal dapat bersifat preventif, bukan hanya reaktif, guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam institusi pernikahan.
Kata kunci: wali ‘adhal, wali hakim, Pengadilan Agama Kendal, KHI, hak perempuan menikah.