RAMADHANI, SYIFA UTARI (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP KORUPSI KEBIJAKAN DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH BERBASIS DIGITAL. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300530_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300530_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (89kB) | Download (89kB)

Abstract

Korupsi kebijakan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital merupakan ancaman serius terhadap integritas tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional. Fenomena ini secara spesifik terjadi ketika peraturan atau kebijakan publik, seperti persyaratan teknis yang terlalu spesifik atau kriteria kualifikasi yang menyimpang dari prinsip pengadaan yang adil, dimanipulasi untuk menguntungkan penyedia barang/jasa tertentu yang memiliki kedekatan dengan pembuat kebijakan.Manipulasi ini memanfaatkan celah dalam sistem digital yang seharusnya dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya dengan sengaja menciptakan ambiguitas dalam spesifikasi lelang elektronik atau membatasi akses pada platform digital untuk penyedia potensial lainnyaMaka penulis mengangkat judul “ Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kebijakan Korupsi Kebijakan Dalam Mekanisme Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah Berbasis Digital”.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dengan cara menelaah bahan primer, sekunder dan tersier, bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan berbagai dokumen resmi yang memuat hukum, Kemudian menelaah mengenai bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku, Jurnal, artikel, laporan penelitian dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan 2 model pendekatan yakni dilaksanakan dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). metode Analisis penelitian ini yuridis kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan untuk menguraikan data secara komprehensif dan bermutu dalam bentuk kalimat yang, runtun, teratur, logis, dan efektif untuk mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, pisau analisis yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum
Mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital diatur dengan regulasi PerPres No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas PerPres No16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, didukung dengan Peraturan LKPP sebagai pedoman teknis. Pertanggung jawaban hukum terhadap korupsi kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah berbasis digital dengan pertanggung jawaban pidana diatur dalam UU Tipikor, perdata dapat mengajukan gugatan, dan administrasi dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi Daftar Hitam Nasional oleh LKPP.

Kata Kunci : Korupsi Kebijakan, Pengadaan Barang dan Jasa, Tanggung Jawab

Dosen Pembimbing:	Bawono, Bambang Tri and Arpangi, Arpangi | nidn0607077601, nidn0611066805
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	26 Nov 2025 02:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42327

Actions (login required)

View Item