ICHWAN, AZIS (2025) PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL TERHADAP PEKERJA BERBASIS KEADILAN. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302300309_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302300309_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (91kB) | Download (91kB)

Abstract

Karyawan atau pekerja yang berjuang untuk mendapatkan hak-haknya di Pengadilan Hubungan Industrial seharusnya mendapat bantuan hukum secara otomatis dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) atau serikat pekerja, karena seorang karyawan belum dapat melakukan upaya hukum baik dari tahapan mediasi hingga sampai tahap di Persidangan, Oleh karena itu, penanganan terhadap seorang karyawan yang berjuang untuk mendapatkan hak secara adil sehingga menjadi harapan mereka untuk melangsungkan hidup bersama keluarga dan memulai dengan membuka usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap karyawan yang terkena PHK secara sepihak yang berjuang di Pengadilan Hubungan Industrial; serta untuk menganalisis hambatan dan solusi pelaksanaan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap seorang karyawan yang berjuang mendapatkan hak di Pengadilan Hubungan Industrial.
Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatf, menggunakan data primer dan data sekunder, dianalisis secara kualitaif. Penelitian ini lebih spesifikasi dengan melakukan penelitian deskriptif analisis. Teori yang di gunakan adalah teori keadilan dan teori sistem hukum.
Hasil penelitian ini adalah (1) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa berperan penting dalam mewujudkan keadilan bagi karyawan yang berjuang mendapatkan hak Pengadilan Hubungan Industrial, melalui pendekatan berbasis keadilan. LKBH Garuda Yaksa mendampingi seorang karyawan berinisial Y. yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan PT. Forestama Kayu Lestari. LKBH Garuda Yaksa memberikan pendampingan sejak tahap mediasi, perundingan Bipartit, persidangan tingkat pertama, kasasi hingga eksekusi, memastikan hak-hak karyawan terpenuhi, termasuk mendapatkan konpensasi secara adil. Hal ini menjadi bukti konkret kontribusi LKBH Garuda Yaksa dalam memperjuangkan keadilan berbasis hak asasi karyawan di sistem hukum Indonesia. (2) Hambatan yang dihadapi Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Garuda Yaksa dalam memberikan bantuan hukum kepada Karyawan yang berjuang mendapatkan hak Pengadilan Hubungan Industrial meliputi kelemahan pada faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Secara substansi hukum, inkonsistensi dalam implementasi UU Nomor 13 Tahun 2003 sering terjadi akibat kurangnya penegak hukum terhadap prinsip-prinsip perlindungan terhadap karyawan. Pada faktor struktur hukum, keterbatasan jumlah tenaga hukum terlatih dengan pemahaman mendalam mengenai peradilan Hubungan Industrial. Sementara itu, pada faktor budaya hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bantuan hukum dan hak-hak karyawan. Untuk mengatasi hambatan ini, Adapun solusinya dengan peningkatan pelatihan penegak hukum tentang penanganan permasalahan hubungan industrial, perluasan akses tenaga hukum di daerah terpencil, dan edukasi hukum yang lebih intensif kepada masyarakat.
Kata Kunci: ; Bantuan Hukum; Perselisihan Hubungan Industrial; Pekerja.

Dosen Pembimbing:	Puspasari, Ratih Mega and Triyanto, Toni | nidn0624108504, nidn0611088303
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Nov 2025 09:18
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42304

Actions (login required)

View Item