Banyak beredar pemberitaan tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana, seperti menimbulkan keributan, mencuri, bahkan melukai atau membahayakan orang di sekitarnya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana pihak berwenang menangani proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Penulis mengkaji penelitian ini agar bisa menjadi bahan literasi bagi orang lain serta berguna untuk kepentingan masyarakat.
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non-doktrinal dengan memanfaatkan data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kasus. Data diolah secara kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Adapun pendekatan ini menggunakan yuridis sosiologis yang artinya suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Bahwa pelaku pidana pencurian telah terbukti cacat jiwanya atau terganggu sehingga tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 44 KUHPidana dengan dibuktikan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum seperti keterangan saksi yang ahli dalam bidang khusus seperti dokter, psikolog atau psikiater dan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa.
2). Pihak pelaku yang diwakili oleh keluarganya serta pihak korban dan masyarakat setempat bersama-sama untuk mencari keadilan dengan kesepakatan yang adil dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula bukan sekedar memberikan sanksi atau dengan kata lain menerapkan keadilan restoratif (Restorative Justice).

Kata Kunci: ODGJ, Keadilan, Proses, Tindak Pidana