Penelitian ini mengkaji pemberian hak restitusi kepada korban tindak pidana kesusilaan melalui studi putusan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Mdl. Fokus utama penelitian adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan restitusi serta bagaimana nilai keadilan pancasila yang memberi perlindungan dan pemulihan hak korban telah terwujud, khususnya dalam konteks hukum pidana Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi hak-hak korban secara optimal. Studi kasus menunjukkan bahwa restitusi yang diberikan oleh hakim sebesar Rp 45.577.000 berasal dari permohonan awal Rp 70.077.000 yang diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan melakukan kajian pada produk-produk hukum seperti undang-undang, dokumen yang relevan, atau norma yang berlaku, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, metode pengumpulan data akan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen

Hasil Penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam mengabulkan permohonan restitusi mempertimbangkan pada bukti kuat meliputi keterangan saksi, Visum et Repertum, serta laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Keputusan hakim tidak hanya didasarkan pada kepastian hukum, tetapi juga menyeimbangkan aspek keadilan moral dan keadilan sosial, yang mencerminkan nilai keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus memperhatikan aspek kemanusiaan dan kesejahteraan sosial korban, sehingga putusan pengadilan dapat memberikan manfaat bukan hanya secara prosedural, tetapi juga secara substantif dalam menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan beradab.

Kata Kunci: Hak Restitusi, Kesusilaan, Korban, Tindak Pidana.