OPERASIANA, AJENG (2025) MANAJEMEN KRISIS MODEL FINK DALAM MENANGANI KASUS PROTES TUNTUTAN PELANTIKAN KEPALA DESA DI PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA. Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

[thumbnail of Ilmu Komunikasi_32802100001_fullpdf.pdf] Text
Ilmu Komunikasi_32802100001_fullpdf.pdf

| Download (4MB)
[thumbnail of Ilmu Komunikasi_32802100001_pernyataan_publikasi.pdf] Text
Ilmu Komunikasi_32802100001_pernyataan_publikasi.pdf
Restricted to Registered users only

| Download (149kB)

Abstract

Pemilihan Kepala Desa tahun 2024 di Kabupaten Banjarnegara sempat mengalami penundaan pelantikan 57 kepala desa terpilih. Hal ini memunculkan krisis pemerintahan yang berakar pada dinamika dalam proses pemilihan terutama pasca terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana penanganan krisis oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam merespon protes penundaan pelantikan kepala desa tahun 2024, dengan mengacu pada tahapan Model Manajemen Krisis Steven Fink. Tujuannya adalah untuk memahami proses pemerintah daerah dalam setiap fase krisis, mulai dari tahap prodromal hingga resolusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam, dianalisis melalui Model Manajemen Krisis Steven Fink dan Situational Crisis Communication Theory (SCCT). Kebaruan penelitian ini tercermin dari topik krisis pemerintahan daerah yang dipicu oleh konflik pelantikan kepala desa pasca perubahan regulasi. Suatu kasus yang masih jarang digunakan sebagai bahan penelitian.
Hasil penelitian menjabarkan saat protes meningkat, pemerintah berkoordinasi lintas sektor, membuka konsultasi kebijakan, dan menyampaikan informasi secara terbuka melalui mediasi dan surat pemberitahuan. Strategi komunikasi pemerintah bergeser dari pendekatan diminish ke rebuild. Sebagai bagian dari tahap resolusi, pemerintah akhirnya melaksanakan pelantikan resmi kepala desa terpilih setelah berkoordinasi dengan kementerian terkait, yang menandai berakhirnya krisis dan pemulihan tatanan administrasi daerah. Kesimpulannya, kasus ini menguatkan relevansi Model Fink dalam menggambarkan dinamika krisis. Keterbatasan penelitian terletak pada belum tergalinya perspektif dari suara kepala desa maupun kelompok demonstran, serta kurangnya integrasi teori partisipasi publik. Rekomendasi ke depan bagi pemerintah, mencakup penguatan sistem deteksi dini krisis sosial dan evaluasi pasca-krisis. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas cakupan komunikasi dan pengambilan keputusan dengan dukungan literatur untuk memperkuat kontribusi dalam manajemen krisis lokal.

Kata Kunci : Manajemen Krisis, Model Fink, Kepala Desa, Pemerintah Kabupaten, Strategi Komunikasi

Dosen Pembimbing: Marhaeni, Dian | UNSPECIFIED
Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: H Social Sciences > HE Transportation and Communications
Divisions: Fakultas Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Komunikasi > Mahasiswa FIKOM - Skripsi Ilmu Komunikasi
Depositing User: Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited: 21 Nov 2025 07:21
URI: https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42190

Actions (login required)

View Item View Item