Vychan, Roro Chiquita Salsabila (2025) TINJAUAN YURIDIS BADAN HUKUM PERTAMBANGAN YANG TIDAK MELAKUKAN REKLAMASI PASCA PENAMBANGAN BATU BARA (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN Rgt JO 5/PDT/2018/PT PBR JO 58 K/Pdt/2019). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200245_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200245_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (93kB) | Download (93kB)

Abstract

Dewasa kini pertumbuhan bisnis menguasai seluruh belahan dunia untuk berlomba – lomba mendapatkan keuntungan terhadap suatu bisnis tertentu yang dikuasainya. Perjanjian kerja – sama antar negara pun menjadi salah satu media untuk melakukan aktivitas bisnis diantaranya ekspor impor di bidang pertambangan yang cukup mengisi kantong devisa negara sehingga dapat menggerakkan pembangunan bangsa salah satunya melalui ajakan kerja sama suatu badan hukum baik itu swasta maupun non swasta. Salah satu sumber daya alam yang mendominasi pertambangan yang ada di Indonesia adalah batubara, namun dari banyaknya perizinan yang rumit dalam menjalankan kegiatan pertambangan ini tidak juga mendorong suatu badan hukum pertambangan batubara dalam menuntaskan salah satu kewajibannya yaitu reklamasi pasca penambangan batubara sebagaimana yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku dan studi kasus Putusan Nomor 22/Pdt.G-LH/2016/PN Rgt JO 5/PDT/2018/PT PBR JO 58 K/Pdt/2019 dengan penyajian data deskriptif menggunakan metode studi pustaka yang berfokus pada pelaksanaan kewajiban kegiatan reklamasi yang harus dipenuhi oleh suatu badan hukum pemegang izin usaha pertambangan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap pemeliharaan lingkungan jangka panjang dan pemberdayaan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Bahwa meskipun sudah diatur ketentuannya di dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020, namun implementasi di lapangan dirasa masih kurang dan menghadapi berbagai kendala seperti kurangnya pengawasan dari pemerintah dan ketidakpatuhan dari pihak badan hukum pemegang izin usaha pertambangan.
Melalui penelitian ini diharapkan dapat turut serta memberikan saran dan perbaikan terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaksanaan reklamasi pasca penambangan serta meningkatkan kesadaran bersama khususnya badan hukum pertambangan akan pentingnya tanggung jawab melaksanakan reklamasi yang berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan apabila diabaikan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan badan hukum pertambangan untuk memastikan bahwa kegiatan reklamasi dilaksanakan secara efektif demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Badan hukum pertambangan, batubara, kewajiban reklamasi, kerusakan lingkungan, studi

Dosen Pembimbing:	Djunaedi, Djunaedi | nidk8897823420
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	20 Nov 2025 03:51
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42173

Actions (login required)

View Item