Aliyudin, Ahmad (2025) TINJAUAN YURIDIS PENGGELAPAN DANA KOPERASI CABANG BREBES OLEH PEGAWAI BANK RAKYAT INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302000028_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302000028_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (148kB) | Download (148kB)

Abstract

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan utama koperasi meliputi pembangunan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan anggota serta masyarakat, serta terwujudnya tatanan sosial yang sejahtera dan maju. Namun dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan oleh oknum pegawai, salah satunya berupa tindak pidana yang merugikan keuangan koperasi. Salah satu kasus nyata adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh pegawai Bank Rakyat Indonesia terhadap Koperasi Cabang Brebes, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan tersebut serta dampaknya dalam sistem hukum pidana Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori-teori hukum, serta pandangan para ahli hukum. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan peristiwa hukum yang terjadi dan kemudian dianalisis secara yuridis berdasarkan Putusan Nomor 96/Pid.B/2023/PN Bbs.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang mengatur tindak pidana penipuan, yaitu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau kebohongan. Ancaman hukuman dalam pasal ini adalah pidana penjara paling lama empat tahun. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memperhatikan asas keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan terdakwa, dampak terhadap korban, serta tujuan pemidanaan. Hukuman yang dijatuhkan harus bersifat adil, proporsional, dan mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku maupun masyarakat luas.

Kata kunci: Penggelapan, Koperasi, Hukum Pidana

Dosen Pembimbing:	Suharto, Rakhmat Bowo | nidn0627046601
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	19 Nov 2025 06:45
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42152

Actions (login required)

View Item