Pengadaan tanah untuk kepentingan umum seringkali menimbulkan persoalan terkait perlindungan hak atas tanah, terutama jika tanah yang terkena proyek mengalami perubahan fisik akibat bencana alam sehingga dikategorikan sebagai tanah musnah. Fenomena ini terlihat dalam proyek pembangunan Jalan Tol Semarang–Demak, di mana sebagian tanah warga yang terdampak banjir rob dan abrasi ditetapkan sebagai tanah musnah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai hak ganti rugi dan rasa keadilan bagi pemilik tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum ganti rugi atas tanah musnah dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum, sekaligus menilai sejauh mana keadilan substantif dapat diwujudkan dalam praktik.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-sosiologis. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta wawancara dengan pihak terkait, baik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun masyarakat terdampak. Seluruh data dianalisis secara kualitatif untuk mengukur efektivitas regulasi serta mengungkap dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi penyelesaian ganti rugi tanah musnah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, tahapan pengadaan tanah dalam proyek Jalan Tol Semarang–Demak telah sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, implementasinya masih menunjukkan ketimpangan antara pihak pelaksana proyek dan masyarakat terdampak. Penetapan status tanah sebagai tanah musnah seringkali dianggap merugikan pemilik tanah, karena mereka menilai tanah tersebut masih memiliki nilai ekonomi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik, mengingat ganti rugi yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum yang lebih responsif terhadap kondisi riil masyarakat serta mekanisme ganti rugi yang adil, transparan, dan proporsional.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Tanah Musnah, Pengadaan Tanah, Keadilan, Jalan Tol Semarang-Demak