Parate eksekusi jaminan fidusia kerap dilakukan secara sepihak tanpa mekanisme peradilan, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran hak debitur. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya sah jika ada pengakuan wanprestasi atau penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia di PT BCA Finance Cabang Semarang.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data untuk data primer melalui observasi beserta wawancara, dan pengumpulan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Analisis data penelitian menggunakan metode analisi deskriptif kualitatif untuk menggambarkan realitas implementasi hukum di lapangan serta melihat kesesuaian antara norma hukum dan praktik faktual.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan parate eksekusi objek jaminan fidusia di PT. BCA Finance Cabang Semarang belum dilaksanakan sesuai dengan amanat Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Eksekusi masih dilakukan secara sepihak dan melibatkan pihak ketiga tanpa pengawasan memadai. Kendala utama meliputi lemahnya pemahaman hukum, kurangnya pengawasan, serta minimnya sosialisasi. Solusi yang disarankan adalah pelatihan hukum bagi debt collector, penguatan SOP, dan pendekatan persuasif kepada debitur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan parate eksekusi agar perlindungan hukum terhadap debitur dapat terlaksana secara adil, transparan, dan berkeadilan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Parate Eksekusi, Jaminan Fidusia