NADIA, NIZZATUN ALPIN (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA KORUPSI PEJABAT NEGARA DALAM LANGKAH PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Studi Kasus Putusan 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI). Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Ilmu Hukum_30302200210_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Ilmu Hukum_30302200210_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (350kB) | Download (350kB)

Abstract

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi, sering kali dengan cara yang melanggar hukum atau etika. Tujuan peneltian ini Adalah Untuk mengetahui ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks upaya pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus korupsi dalam Putusan Nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI
Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, jenis dan sumber yang digunakan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan data menguraikan data sekunder menggunkan studi kepustakaan. metode analisis menggunkan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan yaitu bahwa ketentuan penerapan sanksi pidana terhadap pejabat negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam konteks pengembalian kerugian negara di Indonesia berdasarkan putusan nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI menunjukkan adanya konsistensi pada jenis dan beratnya sanksi pidana pokok (14 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan uang pengganti Rp 10.079.095.519,00) di semua tingkatan peradilan. Namun, terdapat inkonsistensi signifikan terkait status barang bukti pada tingkat banding, di mana beberapa aset dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan tidak cukup bukti perolehan ilegal. Dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis kepada terpidana kasus korupsi dalam putusan nomor 4101 K/Pid.Sus/2024/PT.DKI keputusan pengembalian aset ini, dalam pandangan penulis, tidak sepenuhnya mencerminkan semangat keadilan substantif dan prinsip pemulihan aset ("crime doesn't pay"), karena mengabaikan konteks akumulasi kekayaan yang tidak wajar oleh pejabat negara.
Kata Kunci: Kerugian Negara, Pejabat Negara, Pengembalian, Pidana Korupsi

Dosen Pembimbing:	Taufiq, Muhammad | nidn0424096404
Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa FH - Skripsi Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	19 Nov 2025 02:07
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/42107

Actions (login required)

View Item