Penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban dalam Tindak Pidana Penganiayaan di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A (Studi Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Smg)". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian yang seimbang dibandingkan dengan pelaku. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam tindak pidana penganiayaan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses pemberian perlindungan hukum tersebut, dan merumuskan solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah realitas sosial yang terjadi dalam praktik perlindungan terhadap korban penganiayaan, khususnya yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, korban, serta praktisi hukum yang terlibat dalam penanganan perkara penganiayaan.
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa meskipun proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan telah dijalankan secara sesuai dan proporsional dengan putusan pengadilan yang mencerminkan keadilan, namun perlindungan hukum terhadap korban sebagai pihak yang mengalami kerugian belum terlaksana secara maksimal. Korban sering kali tidak mendapatkan pendampingan hukum secara optimal, akses terhadap layanan medis dan psikologis terbatas, serta minimnya pemulihan sosial yang sistematis. Hambatan lainnya termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, serta rendahnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap hak-hak korban. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap sistem perlindungan korban yang lebih terintegrasi, melalui peningkatan regulasi, pelatihan aparatur hukum, serta pengadaan layanan pemulihan yang berbasis kebutuhan korban sejak awal proses hukum hingga tahap akhir pemulihan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Penganiayaan; Korban; Tindak Pidana.