Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum, menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan mengingat permasalahan yang akan dibahas adalah terkait dengan konstruksi tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum, menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menjual narkotika (Studi Putusan No. 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana tanpa hak menjual narkotika dalam konsepsi kepastian hukum diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk narkotika golongan I. Konsep kepastian hukum dengan tegas diatur didalam pasal tersebut mengenai ketentuan dan sanksi pidana pertanggungjawaban hukum terhadap seorang yang bertindak sebagai perantara narkotika putusan nomor 416/Pid.Sus/2024/PN.BTM di mata hakim yaitu terdakwa berinisial P dengan menjalankan pidana yang dijatuhkan oleh hakim berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.125.000.000 (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, serta terdakwa tidak sama sekali mengajukan upaya hukum

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam UU Narkotika telah sesuai dengan kepastian hukum

Kata kunci : Narkotika, Pertanggungjawaban