MUNANDAR, IMAM (2025) PERANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN PURWOREJO TERHADAP PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN UMUM 2024 BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO REGISTER PERKARA NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN.PWR JUNCTO NOMOR 108/PID.SUS/2024/PT SMG). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400143_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400143_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (86kB) | Download (86kB)

Abstract

Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, namun dalam pelaksanaannya kerap muncul pelanggaran yang melibatkan kelompok rentan seperti anak. Studi ini mengkaji pelanggaran pidana pemilu dalam kasus pelibatan anak di Kabupaten Purworejo pada Pemilu 2024, serta menganalisis peran Sentra Gakkumdu dalam penanganannya berdasarkan prinsip kepastian hukum.
Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori pemidanaan, teori kepastian hukum.
Hasil penelitian ini adalah (1) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo memainkan peran sentral dalam memastikan tegaknya supremasi hukum selama penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Peran pre-emtif melalui edukasi hukum, koordinasi internal, dan sosialisasi kepada peserta serta masyarakat, Peran preventif dilakukan dengan pengawasan, deteksi dini pelanggaran, serta patroli bersama guna menghentikan potensi pelanggaran. Peran represif diwujudkan melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran pidana pemilu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan eksekusi putusan. Ketiga peran ini mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip kepastian hukum. (2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan kepada terdakwa dalam perkara pelibatan anak dalam kampanye Pemilu 2024 didasarkan pada pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pertimbangan kemanusiaan. Majelis hakim menilai bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terdakwa layak dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf k jo Pasal 493 UU Pemilu, namun terdakwa juga telah mengalami sanksi sosial yang cukup berat sebagai tokoh publik, serta bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan. Dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, asas keadilan, dan ketentuan Pasal 14a–14c KUHP, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan menggantinya dengan pidana bersyarat.
Kata Kunci: Tindak Pidana; Pemilu; Gakkumdu.

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	10 Sep 2025 03:04
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41616

Actions (login required)

View Item