WULANSARI, RESTU TRI (2025) ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIA MELALUI MEDIA DIGITAL DI WILAYAH POLDA JAWA TENGAH). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text Magister Ilmu Hukum_20302400249_fullpdf.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text Magister Ilmu Hukum_20302400249_pernyataan_publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (71kB) | Download (71kB)

Abstract

Tindak pidana peredaran narkotika melalui media digital merupakan cyber crime yang dampaknya sangat luarbiasa dan memiliki cakupan luas. Penelitian tesis ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mengetahui optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini dan untuk menganalisis dan mengetahui kendala dan solusi dalam mewujudkan optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah.
Metode penelitian yang digunakan dalam tesisi ini ialah penelitian non-doktrinal yaitu penelitian yang menalaah persoalan hukum baik dari dimensi yuridis maupun empirik.
Hasil pnelitian yang dilakukan menunjukan bahwa optimalisasi pemberantasan tindak pidana peredaran narkotia melalui media digital di Wilayah Polda Jawa Tengah saat ini belum terwujud,menurut penjelasan dari Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, setidaknya terdapat 47 akun dan situs forum yang mencurigakan dalam kasus peredaran narkotika, namun hanya baru 5 kasus dapat dilakukan penyidikan secara pasti sepanjang tahun 2024. Kendala utama dalam persoalan belum optimalnya pemberantasan peredaran narkotika secara digital di wilayah Polda Jateng berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mengatur secara jelas terkait dengan peredaran narkotika secara digital dimana modus operandinya merupakan kejahatan cyber, kemudian makna perbuatan yang menyimpang dari kesusilaan pada Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak merujuk pada peredaran narkotika secara digital secara khusus. Akibat adanya persoalan ketidakkejelasan mengenai pengaturan peredaran narkotika secara digital berdampak kepada ketidak pastina terkait unsur perbuatan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital. Hal ini mengakibatkan aspek syarat pemidanaan bagi pelaku peredaran narkotika secara digital, mengingat adanya unsur cyber crime sebagai kekhususan dalam tindak pidana peredaran narkotika secara digital belum jelas. Hal ini juga berdampak terhadap belum diaturnya pedoman pemidanaan khusus berdasarkan dampak keruskan atau akibat tindak pidana bagi pelaku kejahatan peredaran narkotika secara digital. Adapun solusi yang dapat dilakukan ialah mengatur secara khusus unsur-unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan terkait tindak pidana peredaran narkotika sebagai cyber crime. Merumuskan pidana maksimal dengan pemberatan berupa pidana mati terhadap pelaku peredaran narkotika secara digital mengingat dampak peredaran narkotika secara digital Tingkat kerusakan yang ditimbulkan bagi stabilitas nasional lebih besar. Pemerintah perlu menegaskan larangan muatan situs dan muatan internet yang berkaitan dengan peredaran narkotika bagi pihak pemilik teknologi internet sebagai tempat interaksi sosial tidak berbatas.
Saran yang dari hasil kajian tesis ini ialah bagi pemerintah perlu mengatur secara khusus unsur-unsur perbuatan sebagai syarat pemidanaan terkait tindak pidana peredaran narkotika sebagai cyber crime. Bagi penegak hukum perlu adanya pendidikan dan pembekalan pengetahuan dan keahlian serta pengalaman bagi SDM
Kata Kunci: (Digital, Narkotika, Pidana, Yuridis)

Dosen Pembimbing:	Hafidz, Jawade | nidn062004
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	09 Sep 2025 06:08
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/41408

Actions (login required)

View Item