Tindak pidana korupsi dana desa merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan di tingkat desa. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menjadi tanggung jawab utama aparat penegak hukum, termasuk Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) pada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Di wilayah hukum Polres Rembang, pelaksanaan penegakan hukum oleh Satreskrim menjadi fokus penting mengingat adanya beberapa kasus penyalahgunaan dana desa yang mencuat ke permukaan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis efektivitas penegakan hukum oleh satreskrim terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Polres Rembang, hambatan dan solusi dalam penegakan hukum oleh satreskrim terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Polres Rembang serta konsepsi efektivitas penegakan hukum oleh Satreskrim terhadap tindak pidana korupsi dana desa dimasa yang akan datang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskrptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan data skeunder diperoleh dari penelitian studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum testier.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum oleh satreskrim terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Polres Rembang pada umumnya pelaksanaan penegakan hukum oleh Satreskrim dilakukan dengan berpedoman sistematis yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia. Hambatan dan solusi dalam penegakan hukum oleh satreskrim terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Polres Rembang yaitu Keterbatasan personel dan keahlian teknis, ketergantungan terhadap laporan audit kerugian negara, adanya tekanan sosial dan politik local , rendahnya kesadaran hukum aparatur desa, minimnya partisipasi dan keberanian masyarakat untuk melapor. Hambatan tersebut di hadapi dengan beberapa solusi yakni dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah penyidik tipikor, penguatan koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah, meningkatkan perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi, meningkatkan edukasi hukum bagi pemerintah desa, serta memperkuat sistem pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Konsepsi efektivitas penegakan hukum oleh Satreskrim terhadap tindak pidana korupsi dana desa dimasa yang akan datang yakni dengan mengutamakan perbaikan sistem hukum, teknologi modern, serta penguatan kapasitas Satreskrim. Dengan menghubungkan teori efektivitas hukum, diharapkan penegakan hukum dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan, yang pada akhirnya akan menciptakan keadilan sosial yang lebih merata bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat desa.

Kata Kunci : Efektivitas, Satreskrim, Tindak Pidana Korupsi , Dana Desa